Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia
Selasa, 07/04/2015 15:52
Kuburan massal yang ditemukan oleh Tim Investigasi kasus perbudakan ABK di Benjina, Maluku. PT Pusaka Benjina Resources (PBR) diduga melakukan perbudakan atas anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan asing di daerah tersebut. (Dok. Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan) . (Dok. Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Mas Achmad Santosa, Ketua Tim Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, menyebutkan jumlah korban pebudakan terbanyak adalah warga negara Myanmar, yakni sebanyak 256 orang. Terbanyak kedua adalah ABK dari Kamboja sebanyak 58 orang. Sisanya delapan ABK berasal dari Laos.
Adalah kantor berita Associated Press (AP) yang mewartakannya untuk pertama kali. Berdasarkan reportase AP tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta aparat penegak hukum bergerak untuk membebaskan ratusan nelayan yang terkurung di kawasan tersebut.
Berdasarkan pengakuan salah seorang ABK, sebagian besar dari mereka telah diekploitasi sekitar 10 tahun tanpa bayaran. Bahkan beberapa mengaku sempat dilecehkan dan dikurung dalam sel. Luka lebam dan sayatan di sekujur badan menjadi bukti kerasnya penyiksaan.
Mas Achmad Santosa atau yang akrab disapa Ota mengatakan, saat ini, KKP beserta tim investigasi masih menyelidiki kasus perbudakan yang diduga dilakukan oleh PBR. Sejauh penyelidikan, Tim menemukan indikasi kuat adanya kerja paksa dan penganiayaan yang dialami oleh ABK di sana.
"Tidak hanya itu berdasarkan testimoni mereka ada tindakan kekerasan apakah itu penganiayaan penyiksaan akan kita dalami dengan kerjasama dengan Polri," kata Ota di Jakarta, Selasa (7/4).
Harimuddin, Anggota Tim Satgas Illegal Fishing, mengatakan ratusan WNA korban perbudakan itu sejak Sabtu (4/4) telah dievakuasi ke pelabuhan Tual. "Ada beberapa ABK sakit dan ada yang lumpuh (asal Myanmar) dan sekarang dirawat di rumah sakit di Tual," kata Harimuddin.
Ota menambahkan perwakilan dari negara-negara asal korban perbudakan dijadwalkan akan segera tiba di Tual untuk mengevakuasi warganya. Selain Thailand yang sudah datang pekan lalu, rencananya perwakilan dari pemerintah Myanmar akan datang untuk mengurus kepulangan nelayannya.
"Memang wakil dari mereka akan datang ke sini dan saya kira itu kewajiban dari semua negara untuk melindungi warga negaranya," kata Ota. (ags/ags)
ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
EKOPEDIA
LIHAT SEMUA
TERPOPULER
Profil Perusahaan RI yang Tipu-tipu Bank AS dan Kena Denda
Ekonomi • 49 menit yang laluAlih-alih Untung Malah Buntung, Beli Saham Pakai Utang
Ekonomi • 1 jam yang laluTipu-tipu Bank AS, Perusahaan RI Kena Denda
Ekonomi • 1 jam yang laluBLT Subsidi Gaji Belum Cair Bagi 270 Ribu Pekerja
Ekonomi • 2 jam yang laluBI Perpanjang Diskon Bunga dan Denda Maksimal Kartu Kredit
Ekonomi • 1 jam yang laluSAAT INI
BERITA UTAMA
Balas Serangan Roket, Israel Kembali Serang Hamas di Gaza
1 jam yang lalu
Epidemiolog Sebut Testing Ideal di RI 200-300 Ribu Per Hari
1 jam yang lalu
Alasan Whatsapp Tunda Aturan Baru Hingga 15 Mei
2 jam yang lalu
Ben Affleck dan Ana de Armas Putus via Telepon
2 jam yang lalu
Klasemen Liga Italia, AC Milan Jauhi Inter
3 jam yang lalu
5 Cara Meningkatkan Produktivitas di Pagi Hari
4 jam yang lalu
REKOMENDASI UNTUK ANDA
TERBARU
LAINNYA DARI DETIKNETWORK